Pembangunan Sanitasi di Kota Cimahi

Akses penduduk terhadap prasarana dan sarana sanitasi pada dasarnya erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta ekonomi. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian membuktikan bahwa semakin besar akses penduduk kepada fasilitas sanitasi domestik serta pemahaman tentang hygiene, semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit yang ditularkan melalui media air dan tanah. 

Mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki pemerintah, baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya-upaya terobosan yang bersifat mengubah paradigma dalam pengembangan sanitasi lingkungan. Beberapa upaya bisa dilakukan terhadap pengembangan sanitasi lingkungan berskala komunitas berbasis masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan.

Hal ini sejalan dengan amanat UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator terkait dengan tugas-tugasnya dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi lingkungan.

Dana alokasi khusus sanitasi (DAK bidang sanitasi) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi, yang bersumber dari apbn yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK infrastruktur bidang sanitasi ini khususnya diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana sanitasi masyarakat yang belum mencapai standar tertentu. 

Akhir-akhir ini marak kasus stunting (anak kerdil) di Indonesia yang sangat mengancam keberlanjutan pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya.

Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Berdasarkan penelitian buruknya akses air dan sanitasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya stunting.

Di sinilah mutlaknya peningkatan akses sanitasi jika kita ingin mewujudkan visi dan misi Kota Cimahi yaitu mewujudkan cimahi baru yang agamis dan berbudaya. Karena hanya anak-anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan produktif lah yang bisa melanjutkan pembangunan dan bersaing dengan bangsa lain.

Sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS) merupakan salah satu program unggulan dalam pencapaian akses universal sanitasi di Kota Cimahi. Saat ini di Kota Cimahi telah terbangun lebih dari 40 unit IPAL sanimas yang tersebar di 15 kelurahan.

Pada tahun 2019 ini akan dibangun 7 IPAL sanimas yang berada di kelurahan cipageran, citeureup dan cibabat. Program sanimas telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang sehat, meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sanitasi serta memberikan manfaat ekonomi.

Selain sanitasi berbasis masyarakat, Kota Cimahi juga telah mengembangkan sistem perpipaan skala  kawasan melalui program hibah australia dimana cimahi menjadi salah satu kota terbaik. Sistem-sistem ini dikelola oleh upt pengelola air limbah domestik Kota Cimahi dengan jumlah pemanfaat lebih dari 13.000 jiwa.

Terlepas dari semua capaian tersebut, tantangan ke depan khususnya untuk sanimas adalah pemeliharaan pasca konstruksi. Sesuai dengan harapan program yaitu meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam sanitasi maka sudah selayaknya masyarakat harus mampu tidak hanya membangun tetapi juga memelihara.

Untuk itu peran Kelompok Pengguna dan Pemanfaat (KPP) menjadi sangat vital dalam pemeliharaan pasca konstruksi.Pemerintah Kota Cimahi berharap KPP mampu menggalang swadaya masyarakat yang dapat diwujudkan melalui iuran bulanan yang besarnya disepakati dalam musyawarah warga. Hal ini penting untuk menjamin agar sarana prasarana sanitasi yang telah dibangun tetap berfungsi dan terpelihara dengan baik.

Sumber : https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1147-pembangunan-sanitasi-di-kota-cimahi